Postingan
Konsep Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) diawali dari konsep hormon. Hormon tanaman atau fitohormon adalah senyawa-senyawa organik tanaman yang dalam konsentrasi rendah mempengaruhi proses-proses fisiologis. Proses-proses fisiologis terutama mengenai proses pertumbuhan, diferensiasi dan perkembangan tanaman. Proses-proses lain seperti pengenalan tanaman, pembukaan stomata, translokasi dan serapan hara dipengaruhi oleh hormon tanaman.
Dengan berkembangnya pengetahuan biokimia dan industri kimia banyak ditemukan senyawa-senyawa yang mempunyai fisiologis serupa dengan hormon tanaman. Senyawa ini dikenal dengan nama ZPT.
Batasan tentang zat pengatur tumbuh pada tanaman (plant regulator), adalah senyawa organik yang tidak termasuk hara (nutrient), yang mempunyai 2 fungsi yaitu menstimulir dan menghambat atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sedangkan fitohormon adalah senyawa organik yang bukan nutrisi yang aktif dalam jumlah kecil yang disintetis pada bagian tertentu, yang umumnya ditranslokasikan ke bagian lain tanaman yang menghasilkan suatu tanggapan secara biokimia, fisiologis dan morfologis.
Saat ini dikenal terdiri dari lima kelompok yaitu auksin, giberelin, sitokinin, etilin dan asam absisak (ABA).
SETIAP subfamilia tanaman mempunyai zat pengatur tumbuh (ZPT) berbeda-beda, kendati pada beberapa jenis
tanaman ada ZPT yang bisa memengaruhi pembungaan secara signifikan. ZPT yang digunakan untuk memunculkan
bunga di luar musim antara lain NAA, auxin, gibberelin, paklobutrazol, dan potasium klorat (KClO3).
Natrium NAA (naphthyl acetic acid / asam naftali asetat) memiliki kegunaan mendorong pembungaan serempak pada
tanaman. Dengan konsentrasi 5-10 ppm, disemprotkan ke seluruh bagian tanaman terutama stomata daun, terbukti
dapat memunculkan bunga.
Auxin jarang atau dikenali juga sebagai asam indoasetat (IAA) berperan dalam pembelahan sel apikal (tunas, daun
muda, dan buah). Auxin digunakan dalam dosis kecil, part per million (ppm), berfungsi merangsang perpanjangan sel,
pembentukan bunga dan buah, pertumbuhan akar pada stek batang, memperpanjang titik tumbuh, serta mencegah
gugur daun dan buah. Auxin yang menyebar melalui pembuluh tipis atau parenkin akan menghambat pertumbuhan mata
tunas dan merangsang pembelahan sel sehingga akar-akar baru bermunculan. Auxin dijual dengan merk dagang
tertentu, karena harganya per miligramnya sangat mahal. Ia tergolong bahan laboratorium, sehingga bisa diperoleh di
toko bahan kimia.
Sitokinin atau kinin adalah hormon yang bekerja berlawanan dengan hormon auxin yaitu merangsang pembelahan sel
tunas lateral (samping). Di alam, senyawa sitokinin dapat ditemui pada jagung, pisang, apel, air kelapa muda, dan
santan muda. Tingginya konsentrasi sitokinin membuat pembelahan sel terfokus pada pertumbuhan mata tunas, mata
tunas yang 'tidur' atau dorman akan aktif dan pertumbuhan pucuk kian cepat. Senyawa sitokinin sangat baik diberikan
setelah pemberian senyawa auxin, dimana setelah akar disehatkan oleh auxin maka sitokinin akan mengambil peran
dalam memperbanyak daun dan anakkan. Pemberian sitokinin haruslah diimbangi oleh pemberian nutrisi yang cukup
memadai supaya pertumbuhan mata tunas tidak mati. Nutrisi tambahan yang dapat diberikan adalah pupuk NPK
berimbang, vitamin B1, dan unsur mikro sampai 2 kali dosis biasa.
Gibberelin sebelumnya dimasukkan bahan laboratorium yang mahal dan dipergunakan dalam dosis kecil seperti auxin,
tapi kini sudah banyak dijual di pasaran dalam bentuk suspensi, dengan merk antara lain ProGibb dan Super Gib. Jika
menginginkan gibberelin murni, Anda bisa memerolehnya di toko bahan kimia dengan kode GA3 atau GA6. Gibberelin
berfungsi membuat tanaman mengalami fase perpindahan dari vegetatif ke generatif lebih cepat, tanaman akan
berbunga sebelum waktunya, membuat ukuran buah besar tanpa biji, membuat tanaman jadi raksasa, mempercepat
tumbuhnya biji dan tunas, dan merangsang aktivitas kambium. Auxin maupun gibberelin lebih cocok digunakan untuk
tanaman semusim seperti cabe, melon, semangka, dan labu.
Paklobutrazol di pasaran memiliki beberapa nama dagang, seperti Patrol, Cultar, dan Goldstar. ZPT ini berfungsi
menghentikan fase vegetatif dan memacu fase generatif. Penggunaan secara berlebihan bisa menyebabkan batang dan
dahan getas, daun mengeriting, dan pertumbuhan vegetatif terhenti (stagnan) hingga tiga tahun. Ia terbukti efektif
digunakan pada tanaman keras seperti mangga, apel, jambu air, jeruk, dan durian.
Potasium klorat (KClO3) masih ’’saudara dekat’’ dengan bahan peledak yang dipakai
Amrozi dkk dalam bom Bali. Apabila digunakan dalam dosis tertentu dapat memunculkan bunga. Percobaan
pembungaan di Thailand terbukti sukses, sehingga potasium klorat kini telah digunakan secara masal untuk komoditas
kelengkeng (Dimocarpus longan) dan leci (Litchi chinensis).
Selain ZPT-ZPT di atas, ada juga produk untuk memunculkan buah off-season yang disajikan secara terpadu. Komposisi
tidak hanya mengandung ZPT saja, tetapi juga asam amino, unsur makro NPK dengan perbandingan tertentu, dan unsur
mikro (Mg, Mn, B, Zn) yang dibutuhkan tanaman saat pembungaan dan pengisian buah. Ini dilakukan untuk memastikan
saat tanaman dibuahkan di luar musim tidak akan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan.
 |
||||
| Oleh: Prof Dr Bustanul Arifin | ||||
|
|
||||
| Disparitas
harga gabah dan harga beras yang semakin melebar sejak kejatuhan
Presiden Soeharto menjadi persoalan tersendiri bagi ekonomi perberasan,
di samping dimensi politiknya yang juga semakin hangat. Laporan Badan
Pusat Statistik 1 Februari 2006 menyebutkan, harga rata-rata gabah
kering panen di tingkat petani bulan Januari 2006 tercatat Rp 1.990 per
kg. Harga rata-rata beras kualitas medium di seluruh Indonesia Rp 3.615
per kg, dengan variasi yang cukup tajam, antara Rp 3.500 per kg dan Rp
4.200 per kg, atau bahkan lebih tinggi lagi di daerah pedalaman dan yang
terisolasi. Harga beras dan gabah tersebut sebenarnya masih berada di atas harga referensi atau harga pembelian pemerintah (HPP) menurut Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang kebijakan perberasan, yang menetapkan Rp 1.730 per kg untuk gabah kering panen (GKP) dan Rp 3.550 per kg untuk beras. Para analis umumnya lebih peduli terhadap dimensi dinamis dari disparitas harga gabah dan harga beras tersebut karena sebelum tahun 1998 marjin harga gabah dan harga beras hanya berkisar Rp 400 per kg. Kini marjin harga itu telah berada di atas Rp 1.500 per kg, bahkan lebih besar untuk daerah terpencil (lihat Gambar 1). Jika diperhitungkan faktor inflasi dan upah buruh tani periode 1993-2006, disparitas harga itu bahkan menunjukkan kesenjangan yang lebih buruk. Artinya, nilai tambah pengolahan dan perdagangan beras tidak dinikmati petani dan konsumen, tetapi lebih banyak oleh pedagang, pihak penggilingan padi, dan pelaku lain, termasuk Perum Bulog yang memperoleh penugasan pemerintah untuk menjaga stok pangan nasional. Implikasi berikutnya adalah sistem pascapanen dan distribusi beras di dalam negeri tidak efisien dan menyisakan fenomena asimetri pasar yang menjadi kendala serius pembangunan ekonomi. Faktor penjelas tentang disparitas harga tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut: pertama, struktur pasar beras di dalam negeri semakin tidak sehat. Banyak hasil studi yang menyebutkan, struktur pasar beras sangat tidak simetris karena perbedaan informasi yang dimiliki para pelaku ekonomi perdagangan beras. Para pedagang beras apalagi yang merangkap menguasai penggilingan padi sangat mungkin mampu mengelola cadangan beras di gudang dengan sangat piawai. Fakta terakhir adalah blunder pemerintah yang mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005, tetapi menunda pemberlakuan HPP gabah dan beras yang baru sampai 1 Januari 2006. Sekadar catatan, pemerintahan rezim Orde Baru yang terkenal otoriter tak pernah membuat kesalahan kebijakan elementer seperti itu. Kebijakan harga dasar gabah (HDG) pada waktu itu memang ditujukan untuk melindungi petani dari anjloknya harga gabah. Maksudnya, tersedia waktu yang cukup lama bagi para spekulan untuk menahan stok di gudang dan melepaskannya ke pasar menjelang atau setelah 1 Januari 2006. Sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Oktober 2005, harga beras dipastikan merangkak naik. Pemerintah yang merasa bersalah kepada rakyat akhirnya menunda pemberlakuan HPP gabah dan beras yang baru karena khawatir terjadi double burden terhadap laju inflasi. Di sini terdapat dualisme sikap pemerintah. Pertama, tidak terlalu khawatir terhadap dampak inflasi kenaikan harga BBM, konon diperkirakan tidak sampai 10 persen. Kedua, khawatir terhadap lonjakan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya. Akhirnya, semua tahu laju inflasi tahun 2005 mencapai 18,4 persen, yang dipicu kenaikan biaya transportasi (44,8 persen), bahan makanan (18,4 persen), air dan listrik (14,6 persen), makanan jadi (14 persen), dan sebagainya. Di samping itu, sejak Oktober itulah berbagai kontroversi soal impor beras bermunculan, juga dengan alasan menipisnya stok beras domestik. Walaupun impor beras telah diberikan kepada Perum Bulog, dan konon operasi pasar telah dilakukan, faktor asimetri informasi harga masih menjadi faktor yang sangat dominan untuk memperlebar disparitas harga beras dan harga gabah. Pedagang beras dengan penguasaan informasi harga sangat pandai menggunakan informasi kedatangan beras impor untuk menekan harga petani, melalui pedagang pengumpul yang telah tersebar sampai ke pelosok desa. Stabilisasi setengah hati Kedua, langkah stabilisasi harga yang setengah hati. Sejak tahun 1998 Indonesia tidak lagi melaksanakan kebijakan stabilisasi harga, baik karena tekanan Dana Moneter Internasional (IMF) maupun karena ketidakmampuan anggaran negara (baca: tidak ada komitmen politik). Para ekonom pertanian telah lama yakin stabilitas harga menjadi salah satu dimensi yang penting dalam ketahanan pangan karena dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi, politik, dan sosial yang berat. Kebijakan stabilisasi yang pernah dilaksanakan Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya dengan tujuan menjaga stabilitas harga pangan pokok, mengurangi tingkat fluktuasi harga agar tidak terlalu besar, dan mengurangi disparitas harga yang terlalu lebar. Fluktuasi harga pangan dan komoditas pertanian umumnya terjadi antarwaktu karena pengaruh iklim dan cuaca, serta perbedaan waktu tanam dan waktu panen yang berkisar tiga bulan atau lebih. Fluktuasi harga yang cenderung mengarah pada instabilitas harga pangan juga terjadi karena pengaruh lokasi, wilayah produksi, dan konsumsi. Sejak tahun 1998 atau era dominasi IMF, Indonesia telah memperoleh tekanan untuk tidak lagi menggunakan instrumen kebijakan harga dasar. Indonesia berupaya menghadapi tekanan itu dengan masih mempertahankannya dalam kebijakan perberasan pada Inpres No 32/1998. Walaupun semakin membatasi ruang gerak lembaga parastatal satu-satunya (atau Bulog) untuk hanya mengurusi beras dan melepaskan komoditas pangan strategis lainnya. Dalam Inpres No 9/2002, istilah harga dasar disandingkan dan dikaburkan dengan istilah harga dasar pembelian pemerintah (HDPP), yang tentu saja tidak terlalu memiliki konsekuensi kewajiban pemerintah untuk mengamankannya. Harga dasar akhirnya sama sekali hilang dalam Inpres No 2/2005 karena telah berganti dengan istilah harga pembelian pemerintah (HPP). Tidak terlalu salah apabila pemerintah saat ini dianggap lepas tangan dari pelaksanaan stabilisasi harga pangan karena kebijakan terbaru Inpres No 13/2005 hanya menyebut secara implisit sebagai berikut: menjaga stabilitas harga beras dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras Pemerintah Diktum 6. Bulog tidak berperan Ketika sistem pemerintahan berubah, mengarah ke sistem yang demokratis dan Bulog diubah menjadi Perum Bulog yang harus berorientasi pada keuntungan, setting kelembagaan atau kebijakan pangan yang fokus pada stabilisasi harga pangan menjadi tantangan baru. Pada kesempatan lain (Arifin, 2005), penulis melakukan studi empiris dan menyimpulkan, kebijakan stabilisasi harga beras memang semakin mahal dan tidak terjangkau dengan karakter keuangan negara seperti sekarang. Studi empiris terbaru (Disertasi Dr Suparmin di Institut Pertanian Bogor, 2005) juga menyimpulkan bahwa Bulog hanya berperan secara signifikan dalam stabilisasi harga gabah pada periode isolasi pasar masa Orde Baru. Dengan menggunakan pendekatan ekonometrika terkini, studi tersebut juga menyimpulkan, Bulog tidak berperan secara signifikan dalam stabilisasi harga beras konsumen, baik pada periode isolasi pasar (1967-1998), pasar bebas masa reformasi (1998-2001), maupun pada pasar terbuka terkendali seperti sekarang (2001-2005). Sebagai penutup, kebijakan pangan saat ini perlu diarahkan untuk mengurangi disparitas harga gabah dan harga beras atau meningkatkan harga gabah dan menurunkan harga beras. Kajian yang lebih teliti akan mampu menghasilkan suatu spread harga gabah dan beras yang cukup logis, memberikan keuntungan bagi usaha penggilingan padi dan perdagangan beras. Mampu menjadi insentif peningkatan produktivitas bagi petani padi di hulu, serta tidak memberatkan konsumen beras di hilir. Peningkatan suplai pangan dengan dukungan produksi dan produktivitas masih mutlak diperlukan untuk memenuhi permintaan bagan pangan yang masih tinggi. Di sini, Perum Bulog juga perlu didorong untuk dapat berperan dalam produksi beras secara komersial dan menguntungkan, sedangkan proses pengadaan gabah dalam negeri perlu diambil alih pemerintah.  sumber: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5440&coid=2&caid=19&gid=2 | ||||
Penyebaran Bakteri Patogen
R. solanacearum merupakan patogen tular
tanah dan dapat menyebar dengan mudah
melalui bahan tanaman, alat pertanian, dan
tanaman inang (Sitepu dan Mogi 1996).
Kemampuan bakteri tanah bertahan hidup
diduga sangat bergantung pada keberadaan
tanaman inang. Supriadi et al. (1995)
menemukan berbagai tanaman inang R.
solanacearum dari berbagai lokasi di
Indonesia. Isolat-isolat yang diperoleh dari
tanaman inang tersebut bervariasi dalam
hal biovar dan patogenisitasnya. Strain
patogen yang spesifik pada tanaman
inang terdapat pada lahan tertentu. Hal
tersebut berkaitan dengan faktor lingkungan,
baik faktor abiotik seperti suhu,
tipe tanah, dan curah hujan maupun faktor
biotik, sebagai contoh keberadaan nematoda
dapat memperparah serangan
penyakit layu bakteri pada beberapa jenis
tanaman (Hayward 1994) termasuk nilam,
karena nilam merupakan salah satu
tanaman inang bagi nematoda (Mustika
dan Nuryani 1993; Mustika 1996).
Pada medium Yeast Peptone Agar (YPA),
bakteri patogen berbentuk koloni tidak teratur,
berwarna putih dan fluidal yang merupakan
ciri khas koloni R. solanacearum
(Sitepu dan Asman 1989; Radhakrishan et
al. 1997; Supriadi et al. 2000; Nasrun 2005).
Bakteri patogen mempunyai daya virulensi
yang berbeda-beda dengan masa inkubasi
14,60−39,30 hari setelah inokulasi (Nasrun
2005).
Bakteri R. solanacearum mempunyai
reaksi negatif terhadap hidrolisis pati,
gelatin, arginin dan produksi levan, dan
bereaksi positif terhadap uji katalase, oksidase,
akumulasi PHB, dan denitrifikasi.
Isolat bakteri patogen dapat tumbuh pada
NaCl 0−2% dengan pH 4−8,50 dan suhu
13−37oC, tetapi tidak dapat tumbuh pada
suhu 41oC. Jika bakteri ditumbuhkan pada
medium YPA ditambah tetrazolium salt
dan diinkubasi selama 24 jam maka akan
terlihat koloni berwarna putih, fluidal
dengan pusat koloni berwarna merah
jambu (Nasrun 2005). Tipe koloni ini merupakan
koloni R. solanacearum virulen
(Hayward 1994). Dari pengecatan negatif
dan setelah diuji dengan HCl terlihat
bakteri berbentuk batang dan bersifat gram
negatif. Berdasarkan karakterisasi bakteri
patogen dengan berpedoman pada sifat-sifat bakteri dan bentuk koloni bakteri
dengan mengacu pada metode Hayward
(1976) dan Denny dan Hayward (2001),
diketahui bahwa bakteri patogen penyebab
penyakit layu bakteri pada nilam
adalah R. solanacearum.
R. solanacearum dapat menggunakan
sumber karbon dari dektrosa, manitol,
sorbitol, dulsitol, trehalosa, laktosa, maltosa
dan selobiosa, yang berarti bakteri ini termasuk
biovar III (Hayward 1964; Denny
dan Hayward 2001). Hasil uji patogenisitas
pada berbagai jenis tanaman menunjukkan
bahwa isolat R. solanacearum dapat
menginfeksi tomat, cabai, terung, dan
tembakau dengan memperlihatkan gejala
layu. Sebaliknya R. solanacearum tidak
menginfeksi kacang tanah lokal, jahe,
pisang emas, pisang cavendish, dan
heliconia (Nasrun 2005). Hasil uji kisaran
inang ini menunjukkan bahwa R. solanacearum
dapat menyerang tanaman
kelompok Solanaceae, dan bakteri ini termasuk
ke dalam ras 1 (Buddenhagen et al.
1962 dalam Hayward 1964).